Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Masih dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Semarang yang ke 497, Kamis (15/03). Terlihat ada suasana berbeda di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang. Seakan tidak mau kalah dengan Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang tampil berbeda, Staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang pun dengan antusias menggunakan pakaian adat semarang, mulai dari Bapak Sekwan Drs. S. Bangun hingga petugas keamanan.

Sudah menjadi tradisi di Sekretariat DPRD setiap Rapat Paripurna memperingati HUT Kabupaten Semarang, selalu menggunakan pakaian adat. Dimana kesehariannya selalu menggunakan pakaian kedinasannya, kali ini tampak ada aura berbeda dilingkungan Sekretariat DPRD.

         

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Semarang yang ke 497, Kamis (15/03).

Rapat paripurna istimewa dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Semarang H. Bambang Kusriyanto, BSc, didampingi Wakil Ketua, Bupati dan Wakil Bupati Semarang, anggora dewan, Forkompimda serta Toga, Tomas serta Sesepuh Kabupaten Semarang.

 

 

 

 

Written by Poris
Category:

DPRD Kabupaten Semarang, Senin (05/03) kembali menggelar paripurna. Agendanya, Penyampaian empat raperda dan pembentukan Panitia kHusus. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang H. Bambang K ini dihadiri oleh Unsur Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Semarang dan dihadiri Bupati Semarang, Wakil Bupati Semarang, FORKOMPINDA Kabupaten serta Staf Bupati. 

Dalam penyampaian Raperda yang akan dibahas dalam Panitia Khusus ini, Bupati Semarang menyertakan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan yang pada beberapa waktu lalu sempat menjadi masalah. Raperda lain yang disampaikan yaitu Penyelenggaraan Kearsipan, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang  Izin Gangguan. 

Pembentukan Panitia Khusus kali ini dibagi menjadi 4 Pansus terdiri dari Pansus V membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang diketuai Sdr. Resa Hariboro, ST, Pansus VI membahas Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai Sdr. Agus Rujianto, Pansus VII membahas Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang  Izin Gangguan diketuai Sdr. Jauhari Mahmud, dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu di bahas oleh Pansus VIII yang diketuai Sdr. Sutanto. dimana pembahasan akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga tanggal 13 Maret mendatang.

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menyetujui penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan jadi produk hukum daerah.

Persetujuan penetapan tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna dalam Rangka Persetujuan DPRD Kabupaten Semarang terhadap tiga Raperda Kabupaten Semarang dan Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Semarang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang (kamis/15feb18).

Ketiga Raperda yang disetujui antara lain Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. sedangkan satu Raperda yang ditolak untuk dapat persetujuan pada Paripurna yakni Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Semarang pada PT. LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang.

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang No. 60 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, PT LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang merupakan unit usaha pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi. Pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan/atau koperasi. Sebagaimana penjelasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Jakarta bahwa PT LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah maka PT LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang harus menjadi Perusahaan Daerah terlebih dahulu. Sehingga Pansus IV DPRD Kabupaten Semarang tidak menyetujui dan mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang.