Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Related imageAnggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Sarwono meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menangani pembangunan jalan poros desa.

Menurutnya, dana desa yang dikelola pemerintah desa tak cukup untuk membangun atau memperbaiki kerusakan jalan poros desa yang pangjangnya lebih dari tiga kilometer.

 Sarwono menambahkan, dana desa yang dikelola pemerintahan desa hanya cukup digunakan menangani pembangunan jalan lingkungan maupun jalan penghubung antar dusun.
Written by Poris
Category:

Setelah Raperda APBD Perubahan 2017 disetujui, Pemkab Semarang diminta segera mempercepat penyerapan anggaran. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto usai memimpin Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Jumat (8/9) sore.

Politikus PDIP tersebut mengatakan per-akhir Juni 2017 secara keseluruhan penyerapan anggaran APBD Penetapan 2017 masih 33 persen. “Kami juga mengingatkan, ada beberapa perangkat daerah yang belum melaksanakan kegiatan APBD Penetapan 2017,” ujar BK sapaan akrab Bambang Kusriyanto.

Kondisi tersebut otomatis menjadi evaluasi pihak DPRD terkait dengan rendahnya serapan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Untuk itu anggota DPRD sepakat mendorong OPD memenuhi tahapan penyerapan anggaran,” lanjutnya.

Written by Poris
Category:

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang Kusulistyo menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tergesa-gesa dalam penarikan retribusi sampah yang telah dikerjasamakan dengan PDAM Kabupaten Semarang. Karena penarikan retribusi sampah yang dimasukkan dalam tagihan rekening PDAM dan kenaikan retribusi dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.500 tanpa diawali sosialisasi kepada masyarakat.
‘’Dinas Lingkungan Hidup terlalu tergesa-gesa, harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu tentang penarikan retribusi sampah yang telah dikerjasamakan dengan PDAM Kabupaten Semarang agar masyarakat tahu. Kalau tidak disosialisasikan, masyarakat yang awalnya hanya bayar rekening PDAM tiba-tiba ada tambahan pembayaran retribusi sampah akan kaget. Mereka tentu tanya fasilitas apa yang didapat dengan membayar retribusi sampah,’’ ungkap Sulis, panggilan akrab Kusulistyo di sela rapat Banggar DPRD bersama eksekutif di Kantor DPRD Kabupten Semarang, Selasa (5/9).

Written by Poris
Category:

Masyarakat Kabupaten Semarang diminta untuk ikut mengawasi penggunaan Dana Desa (DD). Berkaca dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beberapa kades di Bangkalan Jawa Timur, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan.

“Karena ada Undang-Undang Desa sekarang Pemerintah Desa (Pemdes) bisa mengelola DD diatas Rp 1 miliar. Besarnya dana tersebut, lanjutnya, berpotensi terjadinya penyelewengan. Sehingga perlu peran masyarakat dalam melakukan pengawasan DD,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto saat reses di Rumah Aspirasi PDIP Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Minggu (27/8).

Dijekaskan, Dana Desa berfungsi untuk membangun desa itu sendiri. Maraknya penyelewengan DD juga dipengaruhi karena ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaannya. Sehingga anggaran tersebut rawan untuk diselewengkan.