Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang telah menyetujui keenam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang. dimana sejak hari Rabu (12/7/2017) dilakukan pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah melalui pembentukan 4 (empat) Panitia Khusus DPRD berakhir kamis (20/7/2017) yang berlangsung alot. Persetujuan tersebut diakui setelah pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Suradi, SH mengetok palu, Jum’at (21/7/2017) siang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang dalam rangka menanggapi hasil pembahasan enam buah Rancangan Peraturan Daerah setelah mendengarkan hasil laporan Pansus.

Written by Poris
Category:

Banyak aset pemerintah Kabupaten Semarang berupa pasar dan pujasera yang saat ini ditinggalkan oleh pedagang. Seperti di lantai 2 Pasar Ambarawa, Pujasera Pasar Suroboyo di Ambarawa, Pujasera Alun-alun Kalirejo dan diberbagai lokasi pasar lainnya.

Kios yang dibiarkan ini berdampak pada pendapatan daerah dari retribusi pasar. DPRD Kabupaten Semarang mendesak agar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM menertibkan kios yang saat ini dibiarkan oleh pedagang dan digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Written by Poris
Category:

Baru beberapa hari beroperasi, Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng koridor I Semarang Tawang-Bawen menuai kritik.

Kritik ini datang dari Komisi C DPRD Kabupaten Semarang yang melihat sebagian besar fasilitas halte atau shelter BRT aglomerasi ini justru melanggar hak para pejalan kaki.

"Kami apresiasi kehadiran BRT ini, tetapi menurut kami sebagian besar halte atau shelter BRT masih berada di lahan trotoar. Posisinya pun tidak menjorok ke belakang," kata Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Joko Sriyono, Minggu (10/7/2017) siang.

Written by Poris
Category:

KETUA Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening menyesalkan batalnya pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Pasar Karangjati, Kecamatan Bergas. Padahal rencananya pembangunan jembatan tersebut telah direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2016 lalu.

Bondan menambahkan adanya JPO tersebut sangat penting lantaran banyaknya orang yang lalu lalang menyeberang jalan dan juga rawan kecelakaan. "Gagalnya rencana pembangunan jembatan penyeberangan ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak mendapat izin dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VII Semarang," kata Bondan.

Dirinya mengaku kaget saat pembahasan laporan realisasi APBD 2016 ada temuan rencana pembangunan JPO di depan Pasar Karangjati tidak bisa dilaksanakan oleh DPU. "Padahal realitanya JPO sangat dibutuhkan karena tingkat kerawanan kecelakaan di situ Pasar Karangjati sangat tinggi,".