Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Ratusan pedagang Pasar Suruh, Kabupaten Semarang, berbondong-bondong datang ke Gedung DPRD kabupaten berslogan Bumi Serasi, Selasa (12/9/2017).

Sekitar 250 orang dari masyarakat dan pedagang Pasar Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan koordinator Latif Kurniawan (Kades Suruh) terkait dengan belum adanya kesepakatan antara masyarakat, pedagang, pemerintah desa serta Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai pembangunan Pasar Suruh .

Dalam audiensi di hadiri oleh Bambang kusriyanto bsc Ketua DPRD kabupaten Semarang, Suradi SH,MH wakil Ketua DPRD kabupaten Semarang, As'of wakil ketua DPRD, Joni Budi Raharjo wakil ketua DPRD, Basari ketua komisi B, Badarudin anggota, Jauhari dari pks anggota, Suparso anggota , Kusulistyono anggota, Sudarjak anggota, Sutanto anggota, Lily wachiduni anggota fraksi Demokrat, Bondan Marutohening anggota, Muh Nasir kepala disperindag, Anang Ka Bappeda kab semarang, muspika kecamatan Suruh, Kades Suruh Latif kurniawan dan 20 masyarakat.

Written by Poris
Category:

Related imageAnggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Sarwono meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menangani pembangunan jalan poros desa.

Menurutnya, dana desa yang dikelola pemerintah desa tak cukup untuk membangun atau memperbaiki kerusakan jalan poros desa yang pangjangnya lebih dari tiga kilometer.

 Sarwono menambahkan, dana desa yang dikelola pemerintahan desa hanya cukup digunakan menangani pembangunan jalan lingkungan maupun jalan penghubung antar dusun.
Written by Poris
Category:

Setelah Raperda APBD Perubahan 2017 disetujui, Pemkab Semarang diminta segera mempercepat penyerapan anggaran. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto usai memimpin Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Jumat (8/9) sore.

Politikus PDIP tersebut mengatakan per-akhir Juni 2017 secara keseluruhan penyerapan anggaran APBD Penetapan 2017 masih 33 persen. “Kami juga mengingatkan, ada beberapa perangkat daerah yang belum melaksanakan kegiatan APBD Penetapan 2017,” ujar BK sapaan akrab Bambang Kusriyanto.

Kondisi tersebut otomatis menjadi evaluasi pihak DPRD terkait dengan rendahnya serapan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Untuk itu anggota DPRD sepakat mendorong OPD memenuhi tahapan penyerapan anggaran,” lanjutnya.

Written by Poris
Category:

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang Kusulistyo menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tergesa-gesa dalam penarikan retribusi sampah yang telah dikerjasamakan dengan PDAM Kabupaten Semarang. Karena penarikan retribusi sampah yang dimasukkan dalam tagihan rekening PDAM dan kenaikan retribusi dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.500 tanpa diawali sosialisasi kepada masyarakat.
‘’Dinas Lingkungan Hidup terlalu tergesa-gesa, harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu tentang penarikan retribusi sampah yang telah dikerjasamakan dengan PDAM Kabupaten Semarang agar masyarakat tahu. Kalau tidak disosialisasikan, masyarakat yang awalnya hanya bayar rekening PDAM tiba-tiba ada tambahan pembayaran retribusi sampah akan kaget. Mereka tentu tanya fasilitas apa yang didapat dengan membayar retribusi sampah,’’ ungkap Sulis, panggilan akrab Kusulistyo di sela rapat Banggar DPRD bersama eksekutif di Kantor DPRD Kabupten Semarang, Selasa (5/9).