Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Masih dalam jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Semarang, dimana evaluasi kegiatan tahun 2017 pada tingkat komisi. Komisi B menegaskan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan mengganti seluruh kepala pasar. Hal ini muncul karena target pendapatan yang ditetapkan pada 2017 tidak tercapai. Yang mana pihaknya menilai kinerja semua kepala pasar perlu dievaluasi terutama yang sudah menjabat cukup lama.

Akibat tidak adanya rotasi pada pejabat kepala pasar, tidak sedikit muncul pelanggaran kebijakan kinerja. Kemudian telah terjadi dugaan penjualan lapak maupun kios kepada pedagang baru yang itu jelas melanggar ketentuan. Ada yang membangun tanpa koordinasi dengan kepala dinas dan diduga adanya penyelewengan kewenangan jabatan. Akhirnya target pendapatan menjadi tidak tercapai.

Saran penggantian seluruh kepala pasar harus dijalankan dan menjadi pilihan. Artinya, bukan sekadar merotasi jabatan tersebut. Dengan kepala pasar yang baru, Kami optimistis yang bersangkutan pasti mempunyai komitmen untuk merubah kebiasaan buruk pejabat sebelumnya. “Kepala pasar yang kinerjanya buruk tentu tidak mensejahterakan masyarakat lewat pasar,” tegasnya Ketua Komisi B H.M. Basari.

Written by Poris
Category:

Pada Pembahasan pada tingkat Komisi tentang Evaluasi kegiatan tahun 2017, Komisi C melakukan Sidak ke Dusun Bendo, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen. Rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, BPBD, dan DPU Kabupaten Semarang melihat tanah yang sebelumnya terjadi pergerakan, Ketua Komisi C Bondan Marutehening agar segera merelokasi warga ke tempat aman dan kebutuhan logistiknya tercukupi.

Komisi C DPRD Kabupaten Semarang berharap secepatnya ada keputusan yang bisa dijalankan dan tidak saling merugikan baik warga maupun PTPN IX. Sebagaimana diketahui, pemilik 13 rumah warga terdampak sudah diberi alternatif relokasi atau kompensasi uang dari PTPN IX. 

Selain memantau pergerakan tanah Komisi C dan rombongan juga melihat kondisi Jembatan Sunut Sungai Jragung yang talut penahannya longsor, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada instansi terkait untuk segera mengambil penanganan sementara. Mengingat, jembatan tersebut merupakan akses utama warga Dusun Sapen dan Borangan Candirejo, Pringapus menuju wilayah Kabupaten Demak. Di dalam kontrak pekerjaan Jembatan Sunut, memang tidak dianggarkan biaya perkuatan talud serta tiang pilar jembatan. Yang sedianya anggaran untuk penguatan talud sudah dianggarkan pada 2018, namun yang dibutuhkan mendesak bukan itu. Akan tetapi lebih ke penanganan sementara agar transportasi warga tidak terputus. Jika putus, maka dua dusun berpotensi terisolir.

Dari kajian rombongan yang mengecek lokasi, menurutnya talud penahan jembatan bisa longsor imbas faktor alam. Longsor akan semakin parah jika tidak ditangani segera, dimana intensitas hujan tinggi akhir-akhir ini, membuat debit air sungai yang mengalir menjadi deras. 

Written by Poris
Category:

Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Semarang, Selasa (9/1), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Mereka meninjau pembangunan Museum Pandanaran di bekas Kawedanan Tuntang.

Hasil dari inspeksi didapati standar bangunan di bawah standar salah satunya Konstruksi kayu yang digunakan, untuk daun pintu utama kurang tebal sehingga mudah melengkung jika kondisi kayunya belum kering sehingga pintu dan daun pintu tidak bisa ditutup, ujar Ketua Komisi D Resa Haribowo.

Wakil Ketua Komisi D, Badarudin menambahkan, hampir seluruh kontruksi kayu yang dipakai di bawah standar serta kurang rapi, Ini masih masa pemeliharaan, kontruksi kayu yang di bawah standar agar diperbaiki sesuai standar bangunan yang dibakukan Pemkab Semarang,". Bangunan Museum Pandanaran masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan. Untuk itu, Komisi D meminta Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Pemkab Semarang untuk mengevaluasi pelaksana proyek yang hasil pekerjaannya tidak bagus dan pekerjaan konstruksi kayu diperbaiki, konsultan pengawasan juga masih ikut bertanggung jawab.

 

Written by Poris
Category:

Dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Semarang Suradi, SH, MH, DPRD Kab Semarang sahkan 2 rancangan peraturan daerah (raperda) dan laporan 2 Pansus non raperda dalam sidang paripurna DPRD Kab Semarang. Kamis 14 Desember 2017.

Hadir dalam sidang paripurna itu Bupati Semarang, sekretaris daerah , Forkompinda dan anggota DPRD Kab Semarang.  Adapun 2 raperda yang disahkan menjadi peraturan daerah (perda) ini ialah pertama, penyampaian laporan hasil kerja pansus X terhadap raperda tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan yang dibacakan wakil ketua pansus X Wiranto, SH merekomendasikan beberapa hal antara lain Bupati agar segera mengadakan rekruitmen Pejabat Fungsional di bidang Pengawasan  Lingkungan Hidup Daerah dan mempertahankan pejabat fungsional sesuai dengan kompetensinya, Bupati agar segera menerbitkan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan     Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Kedua, Thomas Suyanto, SE menyampaikan laporan Pansus XI yang membahas tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diwarnai penyelaan oleh Baddarudin, S.Ag Anggota DPRD. Dalam raperda ada ketentuan jarak satu kilometer antara pasar rakyat atau pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tidak berlaku di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, harusnya ya berlaku di semua kecamatan,” tegasnya. Nafis Munandar menanggapi berbeda, di dua kecamatan tadi untuk mendorong area tertentu agar dapat mengimbangi perkembangan di daerah lain. Dengan demikian, Kecamatan Ungaran Timur dan Kecamatan Ungaran Barat yang mendapatkan pengecualian itu. Hal yang sama, menurutnya sudah diberlakukan di Kulon Progo DIY. Adapun rekomendasinya  sebagai berikut Teknis pelaksanaan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar diatur dalam Peraturan Bupati Semarang. 

Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Suradi, SH, MH akhirnya menetapkan dua Raperda jadi menjadi Perda.