Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Semarang, Selasa (9/1), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Mereka meninjau pembangunan Museum Pandanaran di bekas Kawedanan Tuntang.

Hasil dari inspeksi didapati standar bangunan di bawah standar salah satunya Konstruksi kayu yang digunakan, untuk daun pintu utama kurang tebal sehingga mudah melengkung jika kondisi kayunya belum kering sehingga pintu dan daun pintu tidak bisa ditutup, ujar Ketua Komisi D Resa Haribowo.

Wakil Ketua Komisi D, Badarudin menambahkan, hampir seluruh kontruksi kayu yang dipakai di bawah standar serta kurang rapi, Ini masih masa pemeliharaan, kontruksi kayu yang di bawah standar agar diperbaiki sesuai standar bangunan yang dibakukan Pemkab Semarang,". Bangunan Museum Pandanaran masih dalam masa pemeliharaan selama 6 bulan. Untuk itu, Komisi D meminta Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Pemkab Semarang untuk mengevaluasi pelaksana proyek yang hasil pekerjaannya tidak bagus dan pekerjaan konstruksi kayu diperbaiki, konsultan pengawasan juga masih ikut bertanggung jawab.

 

Written by Poris
Category:

Dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Semarang Suradi, SH, MH, DPRD Kab Semarang sahkan 2 rancangan peraturan daerah (raperda) dan laporan 2 Pansus non raperda dalam sidang paripurna DPRD Kab Semarang. Kamis 14 Desember 2017.

Hadir dalam sidang paripurna itu Bupati Semarang, sekretaris daerah , Forkompinda dan anggota DPRD Kab Semarang.  Adapun 2 raperda yang disahkan menjadi peraturan daerah (perda) ini ialah pertama, penyampaian laporan hasil kerja pansus X terhadap raperda tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan yang dibacakan wakil ketua pansus X Wiranto, SH merekomendasikan beberapa hal antara lain Bupati agar segera mengadakan rekruitmen Pejabat Fungsional di bidang Pengawasan  Lingkungan Hidup Daerah dan mempertahankan pejabat fungsional sesuai dengan kompetensinya, Bupati agar segera menerbitkan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan     Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Kedua, Thomas Suyanto, SE menyampaikan laporan Pansus XI yang membahas tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diwarnai penyelaan oleh Baddarudin, S.Ag Anggota DPRD. Dalam raperda ada ketentuan jarak satu kilometer antara pasar rakyat atau pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tidak berlaku di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur, harusnya ya berlaku di semua kecamatan,” tegasnya. Nafis Munandar menanggapi berbeda, di dua kecamatan tadi untuk mendorong area tertentu agar dapat mengimbangi perkembangan di daerah lain. Dengan demikian, Kecamatan Ungaran Timur dan Kecamatan Ungaran Barat yang mendapatkan pengecualian itu. Hal yang sama, menurutnya sudah diberlakukan di Kulon Progo DIY. Adapun rekomendasinya  sebagai berikut Teknis pelaksanaan Perda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar diatur dalam Peraturan Bupati Semarang. 

Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Suradi, SH, MH akhirnya menetapkan dua Raperda jadi menjadi Perda.  

 

Written by Poris
Category:

DPRD Kabupaten Semarang, sudah menggelar rapat paripurna, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Semarang tahun 2018, Senin (27/11/2017) yang lalu.

Salah satu agenda Rapat Paripurna yakni Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Semarang tahun 2018 setelah Persetujuan Raperda APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 disetujui pada Rapat Paripurna.

Hasil rapat tersebut memutuskan, sebanyak 16 Ranperda yang ditetapkan dalam Propemperda 2018 mendatang, tutur Wiranto selaku wakil ketua Badan Pembentukan Perda yang membacakan hasil laporan rapat Bapemperda.

Written by Poris
Category:

DPRD Kabupaten Semarang menyelesaikan tugas dan menyepakati Raperda APBD Kabupaten Semarang Tahun 2018.

Hal ini berlangsung ketika menggelar Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya yaitu Persetujuan Raperda APBD Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2018, Senin (27/11).

Pembahasan terhadap Raperda tentang APBD tersebut telah dilakukan melalui prosedur dan analisa yang luas dan mendalam serta kajian yang teliti dan cermat oleh lembaga DPRD, di antaranya pembahasan oleh komisi-komisi bersama dengan OPD, kemudian pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.