Berita

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang mengelar Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018, Jumat (29/9/2017).

Acara yang di hadiri oleh Bupati Semarang dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG didampingi oleh Wakil Bupati beserta para kepala OPD, Ketua DPRD Semarang H. Bambang Kusriyanto, BSc di dampingi Wakil Ketua DPRD H. Asof, SE, Suradi, SH  dan Joni, SH beserta 38 anggota DPRD serta Forkompimda dan Tamu Undangan.

Paripurna ini merupakan hasil akhir dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran, maka pada paripurna ini dilakukanlah penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.

Sekretaris DPRD Drs. S. Bangun P membacakan Laporan Badan Anggaran yang diantaranya merekomendasikan kepada Bupati Semarang untuk menata penempatan gedung kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada tiga Kantor OPD yang menjadi perhatian yakni Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar).

Kantor DLH yang saat ini berada satu komplek dengan Kantor Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), diminta untuk dipindah dan menempati Gedung Pasar Ikan Higienis (PIH) di Langensari Ungaran Barat, Kantor DLH kemudian dimanfaatkan menjadi Kantor Kesbangpol, sedangkan Kantor Satpol PP dan Damkar bertukar tempat dengan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Ki Sarino Mangunpranoto.

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang mengelar Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018.

Acara yang di hadiri oleh Bupati Semarang dr. H. Mundjirin ES, SpOG didampingi oleh Wakil Bupati beserta para kepala OPD, Ketua DPRD Kab Semarang H. Bambang Kusriyanto, B.Sc, di dampingi Wakil Ketua DPRD beserta 37 anggota DPRD. Senin (16/10/2017).

Penyusunan KUA/PPAS ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2018. Dalam pembahasannya akan dilaksanakan pada Rapat Badan Anggaran dan Komisi pada awal November nanti. 
 
Selain penyampaian Raperda tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018, Bupati Semarang juga menyampaikan dua Raperda lainnya untuk dibahas yaitu Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibahas pada bulan depan.
 
Dengan telah disampaikannya 2 Raperda yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka pada agenda Rapat Paripurna lainnya adalah Pembentukan dua Panitia Khusus yakni Panitia Khusus X dan Panitia Khusus XI.
Written by Poris
Category:

Pada Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang Kamis (28-9-2017)  yang membahas Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2017 dengan TAPD, dengan salah satunya membahas supaya eksekutif menyelesaikan seluruh proyek yang telah ditetapkan di APBD dikerjakan tepat waktu dan juga tidak ingin pengerjaan dilakukan secara sembarangan karena mengejar batas waktu pengerjaan.

Banggar DPRD memberi saran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Semarang tidak menerbitkan surat perintah kerja (SPK) melebihi tanggal 15 Oktober 2017.

Kusulistyo, SH anggota Badan Anggaran menjelaskan pembatasan waktu itu agar pelaksanaan pekerjaan fisik di APBD Perubahan tahun 2017 cukup waktu dan tidak tergesa-gesa supaya kualitasnya tidak jelek. "Misalnya waktu pelaksanaan pekerjaan dua bulan atau 60 hari, jika SPK diterbitkan 15 Oktober maka batas akhir pekerjaan sudah 15 Desember 2017. Itu berarti sudah tutup kas".

Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto menambahkan, ingin OPD melaksanakan proyek fisik yang telah dianggarkan di APBD Perubahan, tepat waktu. Selama ini alasan klasik yang disampaikan eksekutif ke legislatif terkait molornya pelaksanaan pekerjaan, karena hal-hal administrasi.

Written by Poris
Category:

Alokasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas atau dirasionalisasi, berdasarkan kesepakatan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, Bangun Prasetyo.

Total anggaran yang dipangkas dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2018 tersebut mencapai Rp 26,512 miliar, beberapa anggaran yang dirasionalisasi diantaranya operasional UPTD Pembibitan Ternak Unggul Mulyorejo di Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan dirasionalisasi sebesar Rp 1,538 miliar, rehab rumah dan betonisasi Rp 465,6 juta dan pemberian stimulan pembangunan desa Rp 60 juta, anggaran bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp 3 miliar, anggaran rekening lampu penerangan jalan umum di Dinas Pekerjaan Umum juga dirasionalisasi sebesar Rp 5 miliar, dan anggaran siswa miskin SD sebesar Rp 6,372 miliar dan bantuan siswa miskin SD sebesar Rp 3.067.500.000.

Written by Poris
Category:

Pada Rapat Badan Anggaran DPRD  Kabupaten Semarang yang lalu menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya menyepakati bahwa BPTU yang berada di Kecamatan Tengaran tersebut diputuskan akan ditutup.

Dalam rapat Banggar DPRD Kabupaten Semarang terungkap, UPTD tersebut tak memberi keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah, bahkan sekretaris Komisi B DPRD The Hok Hiong menambahkan "Biaya operasional yang cukup tinggi tetapi tidak memberi keuntungan maka dana untuk UPTD BPTU Mulyorejo harus di nol kan." ujar nya, Senin (18/9/2017)

Tujuan awal dibentuknya BPTU yakni memberikan bibit unggul ternak kepada masyarakat tidak tercapai, ternak yang diproyeksikan dilakukan pembibitan diantaranya sapi perah, sapi potong, dan kambing etawa yang tertampung di lahan 10 hektare. Saat ini masih terdapat ratusan ekor sapi perah, sapi potong dan kambing etawa yang akan dilelang pada awal tahun 2018 setelah dilakukan penilaian oleh tim appraisal.

Beberapa anggota Badan Anggaran DPRD mengungkapkan bahwa penutupan UPTD Mulyorejo merupakan langkah tepat, karena prosentase peningkatan bibit sapi dan kambing di BPTU kecil, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.