Badan Anggaran Menginginkan Proyek Pembangunan Harus Selesai Tepat Waktu

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Pada Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang Kamis (28-9-2017)  yang membahas Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA. 2017 dengan TAPD, dengan salah satunya membahas supaya eksekutif menyelesaikan seluruh proyek yang telah ditetapkan di APBD dikerjakan tepat waktu dan juga tidak ingin pengerjaan dilakukan secara sembarangan karena mengejar batas waktu pengerjaan.

Banggar DPRD memberi saran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Semarang tidak menerbitkan surat perintah kerja (SPK) melebihi tanggal 15 Oktober 2017.

Kusulistyo, SH anggota Badan Anggaran menjelaskan pembatasan waktu itu agar pelaksanaan pekerjaan fisik di APBD Perubahan tahun 2017 cukup waktu dan tidak tergesa-gesa supaya kualitasnya tidak jelek. "Misalnya waktu pelaksanaan pekerjaan dua bulan atau 60 hari, jika SPK diterbitkan 15 Oktober maka batas akhir pekerjaan sudah 15 Desember 2017. Itu berarti sudah tutup kas".

Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto menambahkan, ingin OPD melaksanakan proyek fisik yang telah dianggarkan di APBD Perubahan, tepat waktu. Selama ini alasan klasik yang disampaikan eksekutif ke legislatif terkait molornya pelaksanaan pekerjaan, karena hal-hal administrasi.