Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menyetujui penetapan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan jadi produk hukum daerah.

Persetujuan penetapan tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna dalam Rangka Persetujuan DPRD Kabupaten Semarang terhadap tiga Raperda Kabupaten Semarang dan Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Semarang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang (kamis/15feb18).

Ketiga Raperda yang disetujui antara lain Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. sedangkan satu Raperda yang ditolak untuk dapat persetujuan pada Paripurna yakni Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Semarang pada PT. LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang.

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang No. 60 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, PT LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang merupakan unit usaha pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi. Pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana LKM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha milik desa/kelurahan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan/atau koperasi. Sebagaimana penjelasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Jakarta bahwa PT LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah maka PT LKM BKPD Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang harus menjadi Perusahaan Daerah terlebih dahulu. Sehingga Pansus IV DPRD Kabupaten Semarang tidak menyetujui dan mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang.

 

Written by Poris
Category:

DPRD Kabupaten Semarang menggelar rapat paripurna untuk yang pertama di tahun 2018, yakni dengan agenda persetujuan Usulan anggaran mendahului APBD Perubahan 2018 guna tambahan anggaran Rp 1,407 miliar yang diusulkan Pemkab Semarang untuk menutup kekurangan pembayaran pengadaan tanah guna mendukung penataan Kawasan Wisata Bandungan. ujar Sekretaris DPRD Drs. S. Bangun yang membacakan laporan hasil rapat Badan Anggaran.

 Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Semarang H. Bambang Kusriyanto, B.Sc beserta Wakil Ketua DPRD Suradi, SH., MH dan Joni B Raharjo, SH serta dihadiri Bupati Semarang Dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG, Wakil Bupati Semarang, Forkopimda dan Jajaran Staf Bupati.

Written by Poris
Category:

Panitia Seleksi (Pansel) pejabat tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemkab Semarang tidak hadir saat diundang rapat oleh Komisi A DPRD Kabupaten Semarang. Dalam panggilan tersebut yang hadir dari pejabat Pemkab Semarang yaitu Ketua Pansel yang juga Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang, Heri Purnomo. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Semarang, Mangsuri mengatakan jika kehadiran Pansel tersebut untuk dimintai penjelasan terkait masalah mutasi sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Semarang.

Komisi A rapat bersama BKD Kabupaten Semarang sudah menanyakan bahwa persyaratan menduduki jabatan sesuai PP No 11 Tahun 2017 harus jelas kompetensinya. Kompetensi itu minimal dibuktikan dengan latar belakang pendidikannya. kehadiran anggota pansel tersebut dewan ingin mengetahui penjelasan dari pansel terkait mutasi sejumlah kepada dinas belum lama ini. tegas Purwadi.

Kita minta anggota pansel hadir dalam undangan rapat, yang akan dijadwalkan ulang, kalangan DPRD Kabupaten Semarang menyoroti rotasi pejabat tinggi pratama eselon II yang terjadi lingkungan Pemkab Semarang. Terutama yaitu rotasi yang dilakukan oleh Pemkab Semarang di Dinas Pariwisata.

 

Written by Poris
Category:

Masih dalam jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Semarang, dimana evaluasi kegiatan tahun 2017 pada tingkat komisi. Komisi B menegaskan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan mengganti seluruh kepala pasar. Hal ini muncul karena target pendapatan yang ditetapkan pada 2017 tidak tercapai. Yang mana pihaknya menilai kinerja semua kepala pasar perlu dievaluasi terutama yang sudah menjabat cukup lama.

Akibat tidak adanya rotasi pada pejabat kepala pasar, tidak sedikit muncul pelanggaran kebijakan kinerja. Kemudian telah terjadi dugaan penjualan lapak maupun kios kepada pedagang baru yang itu jelas melanggar ketentuan. Ada yang membangun tanpa koordinasi dengan kepala dinas dan diduga adanya penyelewengan kewenangan jabatan. Akhirnya target pendapatan menjadi tidak tercapai.

Saran penggantian seluruh kepala pasar harus dijalankan dan menjadi pilihan. Artinya, bukan sekadar merotasi jabatan tersebut. Dengan kepala pasar yang baru, Kami optimistis yang bersangkutan pasti mempunyai komitmen untuk merubah kebiasaan buruk pejabat sebelumnya. “Kepala pasar yang kinerjanya buruk tentu tidak mensejahterakan masyarakat lewat pasar,” tegasnya Ketua Komisi B H.M. Basari.