Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

DPRD Kabupaten Semarang, sudah menggelar rapat paripurna, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Semarang tahun 2018, Senin (27/11/2017) yang lalu.

Salah satu agenda Rapat Paripurna yakni Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Semarang tahun 2018 setelah Persetujuan Raperda APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018 disetujui pada Rapat Paripurna.

Hasil rapat tersebut memutuskan, sebanyak 16 Ranperda yang ditetapkan dalam Propemperda 2018 mendatang, tutur Wiranto selaku wakil ketua Badan Pembentukan Perda yang membacakan hasil laporan rapat Bapemperda.

Written by Poris
Category:

DPRD Kabupaten Semarang menyelesaikan tugas dan menyepakati Raperda APBD Kabupaten Semarang Tahun 2018.

Hal ini berlangsung ketika menggelar Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya yaitu Persetujuan Raperda APBD Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2018, Senin (27/11).

Pembahasan terhadap Raperda tentang APBD tersebut telah dilakukan melalui prosedur dan analisa yang luas dan mendalam serta kajian yang teliti dan cermat oleh lembaga DPRD, di antaranya pembahasan oleh komisi-komisi bersama dengan OPD, kemudian pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Written by Poris
Category:

Disela-sela pembahasan Panitia Khusus yang membahas Masalah Perijinan dan Aset Daerah. Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) mendatangi DPRD Kabupaten Semarang, Rabu 25 Oktober kemarin. Adapun kedatangan Gempur beserta beberapa elemen buruh ke DPRD untuk menindaklanjuti audiensi 25 April 2017 berkaitan dengan penegakan hukum Undang-undang Ketenagakerjaan, menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, mereka ngotot perhitungan UMK 2018 harus mengacu skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 13 Tahun 2003.

Audensi yang dipimpin oleh Wakil Komisi D Baddarudin, S.Ag dan didampingi Anggota Komisi D dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Badarudin menegaskan, “Ada regulasinya, kita siap mendorong agar Bupati Semarang memperhatikan usulan buruh,”, untuk merealisasikan permintaan buruh, pihaknya berencana akan mendorong Pemkab Semarang. 

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang mengelar Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018.

Acara yang di hadiri oleh Bupati Semarang dr. H. Mundjirin ES, SpOG didampingi oleh Wakil Bupati beserta para kepala OPD, Ketua DPRD Kab Semarang H. Bambang Kusriyanto, B.Sc, di dampingi Wakil Ketua DPRD beserta 37 anggota DPRD. Senin (16/10/2017).

Penyusunan KUA/PPAS ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2018. Dalam pembahasannya akan dilaksanakan pada Rapat Badan Anggaran dan Komisi pada awal November nanti. 
 
Selain penyampaian Raperda tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018, Bupati Semarang juga menyampaikan dua Raperda lainnya untuk dibahas yaitu Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibahas pada bulan depan.
 
Dengan telah disampaikannya 2 Raperda yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka pada agenda Rapat Paripurna lainnya adalah Pembentukan dua Panitia Khusus yakni Panitia Khusus X dan Panitia Khusus XI.