Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Semarang Drs. M. Bangun Prasetyo, berharap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Sekretariat DPRD dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerja. Ia pun mengapresiasi kedisiplinan aparatur Setwan yang nyaris 100 Persen pada hari pertama masuk kerja, Kamis (21/06/2018).

Apel yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Drs. M. Bangun Prasetyo dan didampingi pejabat struktural, dalam amanatnya "Alhamdulillah tentunya ini membanggakan bagi saya bahwa ASN dan tenaga honorer Sekretariat DPRD Kab. Semarang berkomitmen untuk kerja maksimal, salah satu parameternya, ya, kehadiran ini dan kedepan lebih ditingkatkannya kinerjanya."

Usai apel Setwan dan seluruh ASN Sekretariat DPRD Kab. Semarang saling bersalaman dan saling bermaafan dan dilanjutkan silaturahmi kediaman Ketua DPRD Kab. Semarang.

Written by Poris
Category:

Seminggu pasca penutupan objek wisata Kampoeng Rawa (16/4) yang lalu oleh Satpol PP Kabupaten Semarang, sekitar 150 orang dari paguyuban nelayan dan petani setempat mengadukan nasibnya ke DPRD Kabupaten Semarang.

Audensi yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kab. Semarang H. Bambang Kusriyanto didampingi anggota DPRD The Hok Hiong ini, mendengarkan keluhan dari manajemen objek wisata dan paguyuban nelayan. Adapun aspirasi dari Paguyuban Nelayan yang diwakili oleh Rahmat Kristianto Adi mengatakan, kedatangan meminta agar pemberdayaan terhadap petani dan nelayan di Kampoeng Rawa tetap berjalan. Kampung Rawa selama ini menjadi gantungan hidup ratusan warga Bejalen dan sekitarnya yang tergabung dalam paguyuban nelayan dan petani, ada sekitar 14 paguyuban yang mengandalkan Kampung Rawa sebagai mata pencaharian. Hal senada diungkapkan perwakilan manajemen kampoeng apung minta agar segera dibuka secepatnya sambil melakukan pengurusan proses izin, karena sudah banyak yang sudah booking tempat untuk kegiatan.

Written by Poris
Category:

DPRD Kabupaten Semarang menggelar dua kali Rapat Paripurna, pada pagi harinya Rapat Paripurna Istimewa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupoaten Semarang Penggantian Antar Waktu (PAW) Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Kamis (29 Maret 2018).

Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Semarang H. Bambang K dihadiri oleh para Wakil Ketua , para Anggota DPRD, Bupati Semarang, Sekretaris Daerah dan unsur Forkopimda Kabupaten Semarang, semua Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang serta para Pimpinan Lembaga Vertikal.

Rapat Paripurna tersebut diawali dengan pembacaan Keputusan Gubernur yang dibacakan oleh sekretaris DPRD Drs. S. Bangun P tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Fraksi HANURA Sdr. Wening Tyas Adi Nartani, S.Pd yang menggantikan Sdr. Pujono (Alm) yang meninggal bebrapa waktu yang lalu.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang menyampaikan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu yang baru dilantik ini Sdr. Wening Tyas Adi Nartani, S.Pd  akan ditugaskan pada Komisi C dan Kepada Pujono Teladan kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang mengucapkan Terima kasih atas jasa dan pengabdiannya serta segala kelebihan dan kekurangannya selama menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Semarang, teriring Doa semoga pengabdiannya menjadi Amal Ibadah yang baik.

Sedangkan pada siang hari Paripurna berlanjut dengan Persetujuan Usulan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA. 2018 dimana dengan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah yang diperuntukkan untuk program-program dibeberapa dinas, dan sebelumnya telah dibahas dalam rapat Badan Anggaran pada (16/03) yang lalu.

Agenda lainnya dalam paripurna yakni persetujuan 4 raperda menjadi perda, yang diantaranya tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Penanggulangan Kemiskinan, Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu. Pada akhir Paripurna ditutup dengan laporan LKPJ Bupati Semarang Tahun 2017, dimana Bupati Semarang melaporkan hasil pencapaian pada tahun 2017 kepada Anggota DPRD Kabupaten Semarang.

 

Written by Poris
Category:

Seusai kegiatan Rapat Paripurna yang dimulai dari pagi (29/03), Audensi yang terima langsung oleh Ketua DPRD H. Bambang K didampingi Wakil Ketua dan Komisi D masih menyempatkan waktu untuk dapat menerima Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD Negeri dan SMP Negeri se-Kabupaten Semarang.

Kedatangan mereka merupakan upaya untuk memperjuangkan legalitas dari Pemkab Semarang. Sebab, dengan dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) Bupati atau kepala dinas, diharapkan kesejahteraan GTT dan PTT akan lebih baik. Ketua Forum GTT PTT SD Negeri Kabupaten Semarang Tri Mulyanto mengungkapkan, kondisi riil GTT/PTT SD negeri di Kabupaten Semarang benar-benar dibutuhkan. Keterbatasan yang dimaksud yaitu banyak GTT tidak dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sehingga sampai saat ini banyak GTT di Kabupaten Semarang yang bisa belum mengikuti sertifikasi, melalui sertifikasi secara tidak langsung kesejahteraan para GTT tersebut juga terangkat. Hal lain, yang menjadi tuntutan para GTT dan PTT tersebut yaitu standar gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Tri yang menjadi juru bicara para GTT/PTT tersebut meminta perhatian serius dari Pemkab Semarang agar analisis kebutuhan guru di SD Negeri diprioritaskan dengan mengacu data riil di lapangan. Secara mandiri pihaknya sudah melakukan pendataan dan menelusuri di lapangan dan memastikan sekolah benar-benar membutuhkan guru dan pegawai honorer. “Kami sudah mendata secara valid, berdasarkan data dari Dapodik (data pokok pendidikan). Dari pendataan mandiri yang dilakukan oleh pihaknya, terungkap bahwa kebutuhan SD Negeri untuk guru kelas yang linier 748 orang, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kebutuhan 236 orang, untuk PJOK 68 orang. Kemudian guru agama nonmuslim 20 orang, Tri juga menambahkan kedatangannya tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS, tetapi pengakuan sebagai GTT/PTT dari Pemkab Semarang yang dibuktikan dengan SK Bupati maupun kepala dinas.