Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabuoaten Semarang, Selasa (2/4). Diagendakan penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Semarang atas LKPJ Bupati Semarang. Rapat Paripurna yang dihadiri 39 anggota dewan dan dipimpin Ketua DPRD H. Bambang Kusriyanto, B.Sc dan didampingi Wakil Ketua Suradi, SH.MH, H. Badarrudin, S.Ag dan Joni Budi Rahardjo, SH, serta dihadiri Bupati Semarang, Wakil Bupati, Forkompimda serta Asisten dan staf Bupati.

DPRD Kabupaten Semarang mengapresiasi kinerja Bupati Semarang yang menunjukkan hasil yang baik pada tahun yang lalu, meski beberapa catatan diberikan untuk tercapainya hasil kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Disebutkan berdasarkan capaian indikator ekonomi makro daerah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu ditandai adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) yaitu tahun 2017 sebesar Rp 44.222.574.000.000,- pada tahun 2018 mengalami kenaikkan menjadi sebesar Rp47.554.779.870.000,-. Sedangkan PDRB perkapita ADHB tahun 2017 sebesar Rp 43.030.000,- pada tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp46.511.844,-. Pencapaian ekonomi juga dapat dilihat dari keberhasilan menekan inflasi hingga di bawah 3 persen yaitu turun dari 3,67 persen di tahun 2017 menjadi 2,80 persen di tahun 2018.

Sedangkan kontribusi Pendapat Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebesar 18,10 persen atau realisasinya meningkat melampaui target yang ditetapkan sebesar 15,65 persen. Walaupun kontribusinya menurun dibandingkan tahun 2017 mencapai 19,55 persen. Naiknya pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikkan pada tahun 2017 sebesar 5,47 persen meningkat menjadi 5,77 persen di tahun 2018. Di tahun 2018 angka ekonomi Kabupaten Semarang dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (5,32 persen) dan Nasional (5,17 persen).

Written by Poris
Category:

Senin 11 Maret menjadi awal pembukan rapat paripurna di tahun 2019, dimana diagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2018 dan penyampaian tiga Rancangan Perda. Rapat yang dihadiri kurang lebih 35 anggota dewan dan dipimpin ketua DPRD H. Bambang Kusriyanto, BSc didampingi Wakil Ketua Suradi, SH., MH dan H. Badarudin , S.Ag serta Bupati Semarang dan Wakil Bupati Semarang serta Forkompinda dan staf bupati.

Pada sambutannya Bupati Semarang menyampaikan pendapatan daerah di tahun 2018 meningkat yang ditargetkan sebesar 2.108.012.241.000 tercapai 2.117.401.003.194, sedangkan belanja daerah realisasi sebesar 2.171.799.810.993,60 yang ditargetkan 2.345.935.610.000.

 

Pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang sebesar 5,77%, sedangkan jateng 5,32% dan nasional 5,17%. inflasi nasional 3,13%, jateng 2,82% dan kabupaten semarang hampir mendekati inflasinya jateng sebesar 2,80%. Data kemiskinan di kabupaten semarang menunjukkan tren menurun dibanding tahun 2017 lalu sebesar 7,78% dan 2016 sebesar 7,99% sedangkan tahun 2018 sebesar 7,29%. Pengangguran dikabupaten semarang mencapai 2,28% sedangkan jateng mencapai 4,51% dan nasional 5,34%.

Pada agenda rapat paripurna yang lain yakni penyampaian tiga rancangan Perda Kabupaten Semarang yaitu Raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak, raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dan raperda tentang izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri. Rencananya akan dibahas setelah rapat badan musyawarah menentukan jadwal DPRD yang akan datang. 

 

Written by Poris
Category:

Pasca rapat paripurna istimewa yang mengagendakan pengucapan sumpah wakil ketua DPRD saudara H. Badarrudin, S.Ag, dilanjutkan dengan rapat paripurna dengan agenda persetujuan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2020, Persetujuan Tata Tertib DPRD dan persetujuan 4 raperda menjadi perda.

Dimana 4 raperda yang dibahas antara lain Pansus XII membahas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2018-2038, Pansus XIII membahas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pansus XIV membahas Pendataan dan Pembinaan Gudang dan Perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di bahas oleh Pansus XV.

Bondan Marutohening selaku Ketua Pansus XII menyampaikan bahwa selama pembahasan terjadi perdebatan dan berbagai persoalan. Diantaranya batas wilayah administrasi antara kabupaten Semarang dengan kabupaten/kota yang perbatasan mengacu pada Permendagri tentang batas daerah. Batas desa/kelurahan mengacu hasil kajian BIG 2017, untuk batas Danau Rawa Pening, mengacu hasil sementara kajian BBWS Pemali Juana 2018 dan Permen PU Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Waduk dan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika pembangunan, hasil kajian sektoral, disamping menyesuaikan perundangundanganan yang berlaku.

Pansus XIII DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mewajibkan setiap penyidik yang melaksanakan tugas operasional penyidikan untuk memenuhi beberapa syarat. Di antaranya memiliki kartu tanda pengenal PPNS serta dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa tugas sebagai PPNS.

Latar belakang perlunya Perda Pendataan dan Pembinaan Gudang. Dengan adanya peraturan yang mengatur, pihaknya optimistis nantinya dapat tercipta kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan, tutur Joko Sriyono Ketua Pansus XIV. sedangkan rekomendasi pansus diantaranya, gudang-gudang yang berdiri dan belum mempunyai IMB dan TDG wajib disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah Perda ini diundangkan, agar segera disosialisasikan kepada masyarakat. Raperda yang terakhir yakni Perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha pun disetujui menjadi Perda.

Written by Poris
Category:

Senin 31 Desember seakan menjadi kado istimewa di penghujung tahun 2018 bagi H. Badarrudin, S.Ag. Badarrudin yang sebelumnya tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang. Jabatan itu resmi disandang, setelah dia melakukan pengucapan sumpah yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Wiryatmi SH MH dalam Rapat  Paripurna Istimewa.

Badarrudin diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/115 Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD masa Keanggotaan 2014-2019. ia mengganti posisi Asof yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto pada kesempatan itu meminta Badarrudin untuk cepat menyesuaikan diri. Tujuannya agar beberapa agenda Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang bisa berjalan dengan baik.