Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Seminggu terakhir seakan menjadi hari-hari yang sangat melelahkan bagi Anggota DPRD dan Perangkat Daerah. Dimana Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sudah disahkan pada akhir november ini, sesuai dengan agenda setelah rapat badan anggaran tahap 1 yang dilaksanakan pada sabtu (16/11) kemarin, dilanjutkan pembahasan lebih mendalam di Komisi-komisi dengan mitra kerjanya masing-masing.

Rapat Komisi yang dimulai dari pagi, bahkan tiap-tiap komisi seakan saling berlomba untuk menyelesaikan pembahasan hingga larut malam. Satu per satu dinas dibahas, mana yang dilaksanakan, mana yang bisa ditunda. Tentu menyesuaiakan anggaran yang dirancang, pasalnya rincian kegiatan harus clear dan rampung sesuai target. Bahkan hampir setiap hari rapat berakhir hingga pukul satu malam.

Meski sampai malam dari eksekutif tidak mempermasahkannya. Karena hal ini demi kelancaran berlangsungnya program pemerintah tahun depan. Sinkronisasi antara pemerintah dan legislatif agar program sesuai rencana. Karena nantinya masing-masing komisi melaporkan hasil pembahasan di rapat anggaran yang dilaksanakan pada minggu ini, hingga akhirnya di paripurnakan pada sabtu (30/11) besok.

Written by Poris
Category:

Seakan jumlah hari kerja kurang dan dikejar target waktu, DPRD Kab. Semarang mengagendakan 3 rapat alat kelengkapan pada hari Sabtu (16/11).

Sabtu Kemarin alat kelengkapan yang mengagendakan rapat yakni Badan Kehormatan, Badan Pembentukan perda dan Badan Anggaran yang diadakan di tempat yang berbeda. Badan Pembentukan Perda membahas Propemperda untuk tahun 2020 yang direncanakan usulan dari Bupati Semarang sejumlah tujuh raperda, rapat yang dihadiri seluruh anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Hj. budi Hartini dan dari pihak opd dipimpin asisten Pemerintahan dan kesra, bagian hukum serta dinas pengusung raperda. 

Ditempat berbeda Badan Anggaran juga menggelar rapat dengan membahas raperda APBD TA. 2020, rapat yang dipimpin Ketua DPRD serta di dampingi para wakil dan anggota Banggar, serta di hadiri Sekretaris Daerah para kepala perangkat daerah kabupaten Semarang. Tak hanya Bapemperda yang menggelar rapat hingga sabtu sore, banggar pun demikian bahkan dilanjut pada hari minggu hingga larut malam, dikarenakan pada senin hingga seminggu kedepan RAPBD harus dikaji lebih mendalam oleh Komisi dengan mitra kerjanya masing-masing.

Written by Poris
Category:

Kamis Sore (14/11) bertempat di jalan diponegoro tepat didepan kantor DPRD, sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) Kabupaten Semarang melakukan aksi unjuk rasa.

Kedatangan massa untuk menyampaikan usulan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Semarang 2020, Mereka menolak upah murah dan menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Semarang 2020 sebesar 2,6 juta. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Polres Semarang, serta Satpol PP Kabupaten Semarang. 

Ketua Gempur, Sumanta menyatakan, unjuk rasa tersebut juga merupakan penolakan atas rekomendasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan sebesar 2,2 juta. besaran UMK mengacu hasil survey perhitungan KHL pada Oktober 2018 sebesar Rp 2.262.912,94 dan pada Oktober 2019 sebesar Rp 2.408.148,92. Berdasarkan perhitungan tersebut, terjadi kenaikan sebesar Rp 145.235,98 per tahun atau Rp 12.103 per bulan. Maka sudah seharusnya UMK tahun depan naik secara signifikan.

Written by Poris
Category:

Jum'at (8/11) digedung paripurna DPRD Kab. Semarang telah dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Penetapan 4 Raperda menjadi Perda. 

Rapat yang dihadiri kurang lebih 45 anggota dan Ketua DPRD didampingi para Wakil Ketua, Bupati Semarang, Sekda, Forkompimda, asisten dan kepala PD dan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M. Jauhari Mahmud, S.Hi yang menggantikan Ketua DPRD yang sedang kurang sehat.

Raperda yang telah dibahas pada pertengahan bulan oktober telah selesai di bahas kedalam 4 panitia khusus, dimana Pansus 1 membahas raperda Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak, Pansus 2 membahas penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pansus 3 membahas RIPARDA yang disepakati dengan judul berubah menjadi Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Semarang, dan Pansus 4 membahas tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Agenda lain dari Rapat Paripurna yakni pembentukan 4 Panitia Khusus, dimana panitia khusus masing akan membahas Raperda tentang Badan usaha Milik Daerah oleh Pansus 5, Izin Usaha Industri dan izin Usaha Kawasan Industri oleh Pasus 6, pansus 7 membahas Perseroda PT. LKM BKPD Mitra Sejahtera sedangkan Pansus 7 membahas Penyertaan Modal Daerah Perseroda LKM BKPD Mitra Sejahtera. Setelah di bentuk, Panitia Khusus langsung bekerja dan dilakukan Pembahasan.