Beranda

Jl. Diponegoro 203
Ungaran 50512

(024) 6921053 / 6921055 Fak: (024) 692 2146

Beranda

Written by Poris
Category:

Disela-sela pembahasan Panitia Khusus yang membahas Masalah Perijinan dan Aset Daerah. Gerakan Masyarakat Pekerja Ungaran (Gempur) mendatangi DPRD Kabupaten Semarang, Rabu 25 Oktober kemarin. Adapun kedatangan Gempur beserta beberapa elemen buruh ke DPRD untuk menindaklanjuti audiensi 25 April 2017 berkaitan dengan penegakan hukum Undang-undang Ketenagakerjaan, menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, mereka ngotot perhitungan UMK 2018 harus mengacu skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 13 Tahun 2003.

Audensi yang dipimpin oleh Wakil Komisi D Baddarudin, S.Ag dan didampingi Anggota Komisi D dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Badarudin menegaskan, “Ada regulasinya, kita siap mendorong agar Bupati Semarang memperhatikan usulan buruh,”, untuk merealisasikan permintaan buruh, pihaknya berencana akan mendorong Pemkab Semarang. 

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang mengelar Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018.

Acara yang di hadiri oleh Bupati Semarang dr. H. Mundjirin ES, SpOG didampingi oleh Wakil Bupati beserta para kepala OPD, Ketua DPRD Kab Semarang H. Bambang Kusriyanto, B.Sc, di dampingi Wakil Ketua DPRD beserta 37 anggota DPRD. Senin (16/10/2017).

Penyusunan KUA/PPAS ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2018. Dalam pembahasannya akan dilaksanakan pada Rapat Badan Anggaran dan Komisi pada awal November nanti. 
 
Selain penyampaian Raperda tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018, Bupati Semarang juga menyampaikan dua Raperda lainnya untuk dibahas yaitu Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibahas pada bulan depan.
 
Dengan telah disampaikannya 2 Raperda yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka pada agenda Rapat Paripurna lainnya adalah Pembentukan dua Panitia Khusus yakni Panitia Khusus X dan Panitia Khusus XI.
Written by Poris
Category:

Alokasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas atau dirasionalisasi, berdasarkan kesepakatan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, Bangun Prasetyo.

Total anggaran yang dipangkas dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2018 tersebut mencapai Rp 26,512 miliar, beberapa anggaran yang dirasionalisasi diantaranya operasional UPTD Pembibitan Ternak Unggul Mulyorejo di Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan dirasionalisasi sebesar Rp 1,538 miliar, rehab rumah dan betonisasi Rp 465,6 juta dan pemberian stimulan pembangunan desa Rp 60 juta, anggaran bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp 3 miliar, anggaran rekening lampu penerangan jalan umum di Dinas Pekerjaan Umum juga dirasionalisasi sebesar Rp 5 miliar, dan anggaran siswa miskin SD sebesar Rp 6,372 miliar dan bantuan siswa miskin SD sebesar Rp 3.067.500.000.

Written by Poris
Category:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Semarang mengelar Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018, Jumat (29/9/2017).

Acara yang di hadiri oleh Bupati Semarang dr. H. Mundjirin ES, Sp. OG didampingi oleh Wakil Bupati beserta para kepala OPD, Ketua DPRD Semarang H. Bambang Kusriyanto, BSc di dampingi Wakil Ketua DPRD H. Asof, SE, Suradi, SH  dan Joni, SH beserta 38 anggota DPRD serta Forkompimda dan Tamu Undangan.

Paripurna ini merupakan hasil akhir dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran, maka pada paripurna ini dilakukanlah penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.

Sekretaris DPRD Drs. S. Bangun P membacakan Laporan Badan Anggaran yang diantaranya merekomendasikan kepada Bupati Semarang untuk menata penempatan gedung kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada tiga Kantor OPD yang menjadi perhatian yakni Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar).

Kantor DLH yang saat ini berada satu komplek dengan Kantor Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), diminta untuk dipindah dan menempati Gedung Pasar Ikan Higienis (PIH) di Langensari Ungaran Barat, Kantor DLH kemudian dimanfaatkan menjadi Kantor Kesbangpol, sedangkan Kantor Satpol PP dan Damkar bertukar tempat dengan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Ki Sarino Mangunpranoto.